Masjid Al Munawarah UISU Markas Teroris?
SIANTAR - Mesjid Al Munawarah yang ada di lingkungan Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) dikabarkan merupakan tempat para teroris untuk menggelar dakwah.
"Mereka selalu mengunjungi Mesjid Al-Munawarah dan selalu menghubungi Toni Togar. Selalu mengadakan pengajian, dakwah, dan sebagainya," ujar Brigjen Tumino Hadi Kabinda Sumatera Utara BIN, saat memberikan materi dalam sosialisasi Inpres Nomor 1 tahun 2014 tentang penanganan gangguan keamanan dalam negeri di Hotel Sapadia Pematangsiantar, Kamis (2/10/2014).
Sementara itu, untuk radikalisme kiri yang berideologi komunisme (Marxisme atau Leninisme), kata Tumino, saat ini muncul Perkumpulan Korban Orde Baru.
"Tap 5 MPR waktu Gus Dur sempat akan dibekukan. Sekarang ada muncul lagi menamakan diri Perkumpulan Korban Orde Baru. Yang golongan C agar direkonsiliasi dan diberikan permintaan maaf. Ada dari mereka sudah duduk di lingkungan DPR RI. Setelah duduk mereka akan merekayasa ide-idenya. Bagaimana cara melawannya? Dengan UU," katanya.
Bagaimana Sumut ke depan?
"Paling banyak masalah tanah di Sumut ini. PTPN II, PTPN III, dan PTPN IV. Sekarang udah dibentuk Komite Relawan Agraria, yang salah satu anggotanya mantan anggota DPRD. Mereka mengklaim tanah ini milik mereka. Padahal ini kan punya Belanda. Kemarin di Bandarbetsy kita adakan teatrikal kebiadaban PKI waktu itu. Kenapa tentara masuk situ? Tentara kan mengamankan aset negara," katanya.
Tumino mengatakan, pihaknya terus memantau perkembangan gerakan kelompok kiri, hingga ke coretan-coretannya.
"Bukan hanya organisasinya yang kita pantau, termasuk coretan-coretan mereka. Kita temukan lambang palu arit di Medan, Tebingtinggi, Tanjungbalai. Benderanya merah. Siapa lagi kalau bukan mereka (komunis)? Beberapa tokohnya adalah Bripka Ciptani, Budiman Sudiatmiko, Mbah Narto. Ada Asmi Warma Adam di Lipi," katanya.
"Mereka selalu gagal buat partai. 2009 buat lagi, Papernas (Partai Persatuan Nasional). Tapi gagal lagi. Mereka kemudian bergabung dengan partai lainnya. Yang setuju dengan Tap MPRS 2566 jutaan. Tidak boleh dicabut! Kalau ada yang bilang itu rekayasa, jangan percaya. Itu sejarah," ujarnya.
Sumber Tribun Medan