Dokter RSUD Dairi Mogok, Pasien Telantar dan Hanya Ditangani Perawat

Sekitar 20-an dokter di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sidikalang melakukan mogok kerja dan mendatangi kantor Bupati Dairi, Jalan Sisingamangaraja pada Senin (6/4/2018).

Berdasarkan informasi, para dokter spesialis itu menuntut agar tunjangan jasa medis mereka sejak awal 2018 agar segera dibayarkan.

Menanggapi hal itu, Sekda Dairi, Sebastianus Tinambunan mengatakan pihaknya telah mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur mengenai honor Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan berlaku mulai Januari 2018

Perda yang dikeluarkan Pemkab Dairi tersebut berpedoman kepada Permendagri No 13 tahun 2016 tentang pengelolaan keuangan daerah.

"Perda yang kami keluarkan, PNS tidak boleh menerima penghasilan ganda. Perda itu kami adopsi dari peraturan yang lebih tinggi. Jadi pada tahun sebelumnya para dokter tersebut masih menerima tunjangan penghasilan dan tunjangan media. Pada tahun ini sudah tidak bisa lagi, mereka harus memilih," jelasnya.

Namun, bila para dokter di RSUD bersikukuh untuk tetap memeroleh kedua tunjangan tersebut, Pemkab Dairi meminta surat pernyataan dari KPK atau lembaga hukum lainnya yang menyatakan pembayaran dua tunjangan kepada dokter itu tidak akan menjadi suatu temuan hukum.

"Dari semua PNS, hanya dokter yang menolak. Saya saja tidak bisa terima honor ganda lagi. Tapi kalau memang ada surat pernyataan dari KPK dan itu diperbolehkan, maka akan kami bayarkan," ucapnya.

Sementara itu, para dokter RSUD Sidikalang yang melakukan mogok kerja masih menjalani pemeriksaan di ruang Direktur RSUD Sidikalang.

Mereka diperiksa oleh tim Inspektorat dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemkab Dairi.

Menurutnya, peristiwa mogok kerjanya para dokter karena menuntut dibayarkan jasa medis telah disampaikan ke Kementerian Kesehatan di Jakarta.

"Kejadian ini sudah kita sampaikan ke Kemenkes, termasuk dokter dari Kemenkes yang ditempatkan di RSUD Sidikalang dan dokter yang dikirimkan dari universitas yang turut mogok. Semua sudah disampaikan," sebutnya.

Ditanya soal sanksi yang akan diberikan kepada para dokter itu, Sebastianus mengatakan masih menunggu dari pemeriksaan inspektorat.

"Kita masih tunggu hasil pemeriksaan. Setelah itu akan kita sampaikan ke kawan-kawan pers," ucapnya.

Sementara itu, sekitar 20an dokter spesailis pada pukul 10.00 WIB mendatangi kantor Bupati Dairi, Jalan Sisingamangaraja menanyakan pembayaran jasa medis sejak awal 2018 yang belum mereka terima.