Ombudsman: UN di Medan Terparah di Indonesia
FOTO: Suasana ujian nasional di SMP Negeri 4 Medan
MEDAN - Ujian Nasional (UN) SMP tahun 2015 akhirnya usai. Di Medan, UN SMP kali ini meninggalkan catatan buruk. Bahkan, Ombudsman RI menilai pelaksanaan UN di Medan terparah se-Indonesia.
"Medan terparah. Ini kesimpulan sementara kita. Pak Menteri juga bilang gitu," kata Kepala Perwakilan Sumut Ombusman RI, Abyadi Siregar, di kantornya di Jalan Majapahit, Kamis (7/5/2015).
Abyadi mengatakan, ada beberapa alasan kenapa UN di Medan menjadi yang terparah.
"Kenapa, pertama karena pelaksanaannya. Untuk mencapai UN itu bersih, itu gak tercapai. Temuan kita di hari pertama dan kedua di tiga SMP negeri favorit ini membuktikan betapa buruknya pelaksanaan UN di Medan. Terlepas itu kertas jawaban dari Kementerian atau enggak, terlepas itu asli atau enggak, tapi memang itu kertas berisi jawaban. Dan itu beredar dan sampai di tangan siswa," katanya.
Buruknya pelaksanaan UN, kata Abyadi, diperparah dengan sikap para pihak pendidik dan pejabat yang resisten dengan temuan yang dilakukan Ombudsman.
"Ada yang ber-HP ria. Yang parahnya kebocoran ini bukan di satu sekolah, tapi di tiga sekokah. Dan sekolah favorit lagi. Jadi itulah kenapa saya katakan ini sangat parah. Ini sangat masif. Kemudian pihak sekolah, Dinas Pendidikan, dan pejabat-pejabat di sini tidak berterima terhadap pengawasan yang dilakukan Ombudsman. Malah mereka merasa risih dengan pengawasan yang dilakukan Ombudsman. Ini ada apa. Apa mereka mau membiarkan pendidikan ini hancur terus," ujarnya.
Abyadi sendiri sangat menyayangkan sikap para pihak yang bertanggungjawab, mulai dari pengawas, pihak sekolah, Dinas Pendidikan, dan pejabat yang demikian.
"Saya banyak menerima SMS dari masyarakat soal pembocoran soal UN ini. Tapi malah pejabat-pejabat menghujat Ombudsman. Malah ada seseorang yang bernama Tio Damanik yang mengaku dari Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan nelpon. Marah-marah dia sama saya. Dibilangnya pula Ombudman mencoba merusak dunia pendidikan. Kalau terus begini UN, Medan ini tidak akan terangkat pendidikannya," Abyadi berucap dengan berapi-api.
"Ini semua sudah sangat terencana, masif, dan terstruktur. Kalau kertas jawaban beredar seperti ini kan berarti soal itu sudah bocor dari hari-hari sebelumnya. Kita gak perlu mempersoalkan Ombudsman ini layak atau tidak mengawas. Kita punya wewenang kok," katanya.
Sumber Tribun Medan